Contoh Soal CPNS TWK Tata Negara

Ujian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah salah satu tahapan penting dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia. TWK mencakup berbagai aspek, termasuk tata negara, yang menjadi bagian penting dari penilaian peserta. Akademi CPNS akan memberikan contoh soal CPNS TWK tata negara yang akan membantu Anda mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Contoh Soal CPNS TWK Tata Negara

Berikut Contoh Soal CPNS TWK Tata Negara

  1. Siapa yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat pusat di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Mahkamah Konstitusi
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  2. Apa nama lembaga legislatif di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Dewan Perwakilan Daerah
    d. Mahkamah Konstitusi
  3. Apa nama lembaga peradilan tertinggi di Indonesia?
    a. Dewan Perwakilan Rakyat
    b. Presiden
    c. Mahkamah Agung
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  4. Berapa lama masa jabatan seorang presiden di Indonesia?
    a. 4 tahun
    b. 5 tahun
    c. 6 tahun
    d. 7 tahun
  5. Siapa yang menjadi kepala negara di Indonesia saat ini?
    a. SBY
    b. Megawati Soekarnoputri
    c. Joko Widodo
    d. Prabowo Subianto
  6. Apa yang dimaksud dengan sila pertama dalam Pancasila?
    a. Keadilan sosial
    b. Persatuan Indonesia
    c. Ketuhanan yang Maha Esa
    d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  7. Bagaimana sistem pemerintahan Indonesia?
    a. Monarki
    b. Republik
    c. Oligarki
    d. Totaliter
  8. Siapa penulis naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia?
    a. Ir. Soekarno
    b. Mohammad Hatta
    c. Muhammad Yamin
    d. Tan Malaka
  9. Kapan Indonesia merdeka?
    a. 17 Agustus 1945
    b. 1 Juni 1945
    c. 10 November 1945
    d. 27 Desember 1949
  10. Apa yang dimaksud dengan NKRI?
    a. Negara Kesatuan Republik Indonesia
    b. Negara Keadilan Republik Indonesia
    c. Negara Kekuatan Republik Indonesia
    d. Negara Keberagaman Republik Indonesia
  11. Lembaga apa yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia?
    a. Kementerian Dalam Negeri
    b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Mahkamah Konstitusi
  12. Apa yang dimaksud dengan hukum positif?
    a. Hukum yang berasal dari alam
    b. Hukum yang ditulis dalam undang-undang
    c. Hukum yang berlaku di tingkat lokal
    d. Hukum yang berdasarkan agama
  13. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Mahkamah Konstitusi
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  14. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat?
    a. Kekuasaan yang berada di tangan raja
    b. Kekuasaan yang berada di tangan militer
    c. Kekuasaan yang berada di tangan rakyat
    d. Kekuasaan yang berada di tangan agama
  15. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengadili pelanggaran hukum di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Mahkamah Agung
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Kepolisian

Rekomendasi yang mungkin anda suka : Ikuti bimbel CPNS terbaik untuk persiapan menghadapi SKD CPNS.

  1. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan hukum?
    a. Kekuasaan hukum yang dimiliki oleh hakim
    b. Kekuasaan hukum yang berada di tangan pemerintah
    c. Kekuasaan hukum yang berdasarkan agama
    d. Kekuasaan hukum yang berlaku untuk semua orang
  2. Apa yang dimaksud dengan ideologi Pancasila?
    a. Agama resmi Indonesia
    b. Pandangan hidup Indonesia
    c. Partai politik terbesar di Indonesia
    d. Sistem ekonomi Indonesia
  3. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan luar negeri Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Mahkamah Konstitusi
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  4. Apa yang dimaksud dengan UUD 1945?
    a. Undang-Undang Dasar 1945
    b. Undang-Undang Dasar 1950
    c. Undang-Undang Dasar 1949
    d. Undang-Undang Dasar 1959
  5. Siapa yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara di Indonesia?
    a. TNI (Tentara Nasional Indonesia)
    b. Polri (Kepolisian Republik Indonesia)
    c. Presiden
    d. Kementerian Pertahanan
  6. Apa yang dimaksud dengan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)?
    a. Lembaga legislatif di tingkat pusat
    b. Lembaga peradilan tertinggi
    c. Lembaga yang terdiri dari DPR dan DPD
    d. Lembaga yang mengesahkan undang-undang
  7. Bagaimana pemilihan presiden di Indonesia dilakukan?
    a. Dipilih oleh MPR
    b. Dipilih oleh DPD
    c. Dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum
    d. Dipilih oleh DPR
  8. Apa yang dimaksud dengan fraksi dalam DPR?
    a. Kelompok yang terdiri dari anggota DPR yang memiliki pandangan politik yang sama
    b. Kelompok yang bertugas mengawasi presiden
    c. Kelompok yang mengesahkan undang-undang
    d. Kelompok yang bertugas mengawasi pemerintah
  9. Siapa yang memiliki kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Mahkamah Konstitusi
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  10. Apa yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945?
    a. Perubahan terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh MPR
    b. Perubahan terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh presiden
    c. Perubahan terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh DPR
    d. Perubahan terhadap UUD 1945 yang disahkan oleh MK
  11. Siapa yang menjadi kepala negara di Indonesia saat ini?
    a. Joko Widodo
    b. Prabowo Subianto
    c. Megawati Soekarnoputri
    d. Susilo Bambang Yudhoyono
  12. Apa yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)?
    a. Lembaga yang memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan daerah
    b. Lembaga yang mengesahkan undang-undang nasional
    c. Lembaga yang mengawasi pemerintah pusat
    d. Lembaga yang mengadili perkara pidana
  13. Apa yang dimaksud dengan hukum adat?
    a. Hukum yang berlaku di seluruh Indonesia
    b. Hukum yang berlaku di tingkat nasional
    c. Hukum yang berlaku di masyarakat adat tertentu
    d. Hukum yang berlaku di tingkat internasional
  14. Siapa yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan daerah?
    a. Gubernur
    b. Presiden
    c. Menteri
    d. Bupati/Wali Kota
  15. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara nonstruktural?
    a. Lembaga yang berada di luar pemerintahan pusat
    b. Lembaga yang tidak memiliki peran dalam pemerintahan
    c. Lembaga yang berfungsi mengawasi pemerintah
    d. Lembaga yang bertugas membuat undang-undang
  16. Siapa yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)?
    a. Pemerintah pusat
    b. Pemerintah daerah
    c. Polisi
    d. Kementerian Dalam Negeri
  17. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan desa?
    a. Pemerintahan tingkat pusat di Indonesia
    b. Pemerintahan tingkat provinsi di Indonesia
    c. Pemerintahan tingkat kabupaten/kota di Indonesia
    d. Pemerintahan tingkat desa di Indonesia
  18. Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan ekonomi di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Kementerian Keuangan
    d. Bank Indonesia
  19. Apa yang dimaksud dengan peran DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
    a. Membentuk pemerintahan pusat
    b. Mengawasi pelaksanaan undang-undang
    c. Menyusun anggaran negara
    d. Mengadili perkara pidana
  20. Siapa yang memiliki kewenangan dalam memutuskan perselisihan antara pemerintah dan DPR?
    a. Presiden
    b. Mahkamah Konstitusi
    c. Mahkamah Agung
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  21. Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
    a. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat
    b. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah
    c. Kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat
    d. Kekuasaan yang dimiliki oleh militer
  22. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengangkat gubernur di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Masyarakat
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  23. Apa yang dimaksud dengan pilkada?
    a. Pemilihan presiden
    b. Pemilihan anggota DPR
    c. Pemilihan kepala daerah
    d. Pemilihan anggota DPD
  24. Siapa yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Kepolisian
    c. Mahkamah Agung
    d. Masyarakat
  25. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)?
    a. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu
    b. Lembaga yang memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana
    c. Lembaga yang mengadili perkara pidana
    d. Lembaga yang mengawasi pelaksanaan hukuman mati
  26. Siapa yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan moneter di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Kementerian Keuangan
    c. Bank Indonesia
    d. Dewan Perwakilan Rakyat
  27. Apa yang dimaksud dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)?
    a. Lembaga legislatif tingkat pusat
    b. Lembaga peradilan tingkat daerah
    c. Lembaga yang mengawasi pemerintah daerah
    d. Lembaga yang mengadili perkara pidana
  28. Siapa yang memiliki kewenangan dalam mengesahkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Mahkamah Konstitusi
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  29. Apa yang dimaksud dengan sistem perwakilan dalam demokrasi?
    a. Rakyat langsung memilih pemimpin
    b. Rakyat memilih wakil untuk mewakili mereka dalam pengambilan keputusan
    c. Raja atau penguasa tunggal mengambil keputusan
    d. Anggota militer mengambil keputusan
  30. Siapa yang bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Indonesia?
    a. Presiden
    b. Menteri Luar Negeri
    c. Dewan Perwakilan Rakyat
    d. Duta Besar Indonesia
  31. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional?
    a. Hukum yang berlaku di seluruh dunia
    b. Hukum yang berlaku di dalam negeri
    c. Hukum yang berlaku di tingkat provinsi
    d. Hukum yang berlaku di masyarakat adat
  32. Siapa yang memiliki kewenangan dalam mengangkat menteri di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Menteri Keuangan
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  33. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi?
    a. Pemerintahan yang bebas dari partai politik
    b. Pemerintahan yang menerapkan hukuman mati terhadap koruptor
    c. Pemerintahan yang tidak terlibat dalam praktik korupsi
    d. Pemerintahan yang tidak mengizinkan kritik terhadap tindakan mereka
  34. Siapa yang memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antara agama dan negara di Indonesia?
    a. Presiden
    b. Dewan Perwakilan Rakyat
    c. Mahkamah Konstitusi
    d. Dewan Perwakilan Daerah
  35. Apa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila?
    a. Demokrasi yang berdasarkan agama
    b. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara
    c. Demokrasi yang tidak mengakui hak asasi manusia
    d. Demokrasi yang tidak mengizinkan kebebasan berpendapat

Pemahaman yang kuat tentang tata negara Indonesia sangat penting untuk lulus ujian CPNS TWK. Dengan berlatih menggunakan contoh soal seperti yang kami berikan di atas, Anda dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meningkatkan peluang Anda untuk berhasil dalam ujian ini. Selamat belajar dan semoga sukses dalam perjalanan menuju CPNS!

Share artikel ini :

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Artikel Terbaru

Tentang Kami

Akademi CPNS adalah bimbel spesialis tes SKD SKB CPNS dan PPPK yang memberikan garansi kelulusan bagi pesertanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *